Penjabat (Pj.) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Safrizal ZA, (4/1/2023) melakukan penyerahan raport pelayanan publik dalam acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2023 di Ruang Pertemuan Pasir Padi Lantai 3 Kantor Gubernur Babel.
Secara umum, Babel berada dalam zona hijau untuk penilaian opini pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI). Sebelumnya pada tahun 2022, Babel berada di zona kuning.
Acara dihadiri oleh para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati dan Walikota di wilayah Babel, pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ kota di wilayah Babel.
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Wilayah Babel, Shulby Yozar Ariadhy, menyampaikan dalam sambutannya bahwa penilaian kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik merupakan salah satu instrumen yg diinisiasi oleh Ombudsman sejak tahun 2015 dalam rangka mendorong tata kelola pelayanan publik. Sistem penilaian sejak pelaksanaannya di 2015 sudah mengalami peningkatan. Di tahun 2023, Pemprov Babel mencapai peringkat 5 nasional dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka pada peringkat 6 nasional. Prestasi tersebut tidak lain karena kerjasama pemerintah daerah dengan Ombudsman RI.
Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahuj 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 6 pemerintahan yang berada di zona hijau dengan predikat kepatuhan tertinggi sebagai berikut, Pemprov Babel dengan nilai 92.07, Pemkab Bangka dengan nilai 97.13 Pemkab Belitung Timur dengan nilai 94.35, Pemkab Bangka Tengah dengan nilai 93.71, Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan nilai 91.70, dan Pemkab Belitung dengan nilai 88.87 sedangkan satu pemerintah kabupaten dengan nilai kepatuhan sedang dan berada di zona kuning yaitu Pemkab Bangka Barat dengan nilai 77.70.
"Selamat kepada para Bupati dan Wali Kota atas capaian hasil penilaian tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh ombudsman RI tahun 2023 dengan hasil yang sangat baik dan meningkat dari tahun sebelumnya. Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya," ujar pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Dirinya juga mengucapkan selamat untuk kepala perangkat daerah provinsi beserta jajaran yang menjadi lokus penilaian seperti Dinas sosial dan PMD, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan RSUD Ir. Soekarno.
"Apresiasi dan terima kasih saya ucapkan kepada Ombudsman RI khususnya Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung yang telah melaksanakan penilaian dan pengawasan serta pendampingan selama ini sebagai salah satu wujud sinergitas kita dalam membangun budaya pelayanan publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di Kepulauan Bangka Belitung bagi instansi pemerintah baik vertikal maupun pemerintah daerah," tuturnya.
Melalui penghargaan ini, ia berharap agar ke depan kerja sama antar sektoral maupun antar pemerintah daerah dapat meningkat dalam membangun Bumi Serumpun Sebalai.
Dalam sambutannya, Safrizal mengatakan "Secara umum pemerintahan di Babel mendapat nilai baik semua, kecuali Bangka Barat. Tahun ini dari Bangka Barat untuk dapat membentuk tim untuk belajar, sehingga No One Left Behind, tidak ada yang tertinggal"
Safrizal pun mengungkapkan bahwa mempertahankan lebih sulit daripada memperjuangkan. Sehingga tahun depan kita bisa minimal tetap baik di zona hijau, dan totally win.
Ombudsman, seorang Swedia pada1809 memeriksa pelayanan publik kepada pribadi. Ombudsman pun terinspirasi pada zaman Umar Bin Khattab, wali al as'ad. Yang bertugas memastikan kepentingan pribadi/masyarakat terlayani oleh pemerintah negara. Salah satu aspek fungsi pemerintah adalah melayani, membangun, memberdayakan. Ketika semua unsur terlaksana maka kita termasuk negara modern. memiliki prosedur-prosedur masing-masing. Pada zaman dahulu layanan dengan prosedur tepat waktu dan tepat biaya ini tidak terlaksana dengan baik. Selain layanan administrasi ini terdapat layanan publik yang perlu menghadirkan hati oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sesuatu yg sudah kita raih ini tidak hanya dengan duduk berpangku tangan tetapi juga dengan berjuang, bagi yang sudah hijau dan yang masih kuning kontrol lagi agar naik jadi hijau, sehingga Babel bisa menjadi satu-satunya provinsi dengan zona hijau seluruhnya."
Safrizal juga mengungkapkan bahwa "Nilai inflasi turun satu poin 3.8 menjadi 2.65 dalam satu bulan ini. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat baik. Semua karena kerjasama semua pihak termasuk masyarakat yang tidak panik dalam menghadapi inflasi. Juga pihak-pihak yang menentramkan konsumen, dari pemerintah hingga para distributor barang. Mengantisipasi inflasi pun termasuk dalam layanan publik. Untuk bupati dan walikota, pelajari strategi dan komoditinya. Sudah saatnya untuk plan dan plant. Merencanakan tindakan dan menanam sendiri stok dan suplai kebutuhan kita. Nanti akan kita laksanakan menanam serentak se-Provinsi Babel."
