Pangkalpinang - Bertempat di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Penjabat (Pj.) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Safrizal ZA melakukan penyerahan raport pelayanan publik dalam acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2023 di Ruang Pertemuan Pasir Padi Lantai 3, Kamis (4/1/2023)..
Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA menyerahkan penghargaan kepada 5 (lima) Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Babel di antaranya kepada peringkat pertama diraih oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DinsosPMD) Babel, peringkat kedua diraih oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), peringkat ketiga diraih oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir. Soekarno, peringkat keempat diraih oleh Dinas Pendidikan (Dindik), dan peringkat kelima yang diraih oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Secara umum, Babel berada dalam zona hijau untuk penilaian opini pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI). Sebelumnya pada tahun 2022, Babel berada di zona kuning.
Acara dihadiri oleh para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopminda), Bupati dan Walikota di wilayah Babel, pejabat eselon 2 di lingkungan Pemprov Babel, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Babel.
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Wilayah Babel, Shulby Yozar Ariadhy, menyampaikan dalam sambutannya bahwa penilaian kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik merupakan salah satu instrumen yg diinisiasi oleh Ombudsman sejak tahun 2015 dalam rangka mendorong tata kelola pelayanan publik. Sistem penilaian sejak pelaksanaannya di 2015 sudah mengalami peningkatan. Di tahun 2023, Pemprov Babel mencapai peringkat 5 nasional dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka pada peringkat 6 nasional. Prestasi tersebut tidak lain karena kerjasama pemerintah daerah dengan Ombudsman RI.
Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 6 pemerintahan yang berada di zona hijau dengan predikat kepatuhan tertinggi sebagai berikut, Pemprov Babel dengan nilai 92.07, Pemkab Bangka dengan nilai 97.13 Pemkab Belitung Timur dengan nilai 94.35, Pemkab Bangka Tengah dengan nilai 93.71, Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan nilai 91.70, dan Pemkab Belitung dengan nilai 88.87 sedangkan satu pemerintah kabupaten dengan nilai kepatuhan sedang dan berada di zona kuning yaitu Pemkab Bangka Barat dengan nilai 77.70.
Dalam sambutannya, Safrizal mengatakan "Secara umum pemerintahan di Babel mendapat nilai baik semua, kecuali Bangka Barat. Tahun ini dari Bangka Barat untuk dapat membentuk tim untuk belajar, sehingga No One Left Behind, tidak ada yang tertinggal"
Safrizal pun mengungkapkan bahwa mempertahankan lebih sulit daripada memperjuangkan. Sehingga tahun depan kita bisa minimal tetap baik di zona hijau, dan totally win.
Ombudsman, seorang Swedia pada1809 memeriksa pelayanan publik kepada pribadi. Ombudsman pun terinspirasi pada zaman Umar Bin Khattab, wali al as'ad. Yang bertugas memastikan kepentingan pribadi/masyarakat terlayani oleh pemerintah negara. Salah satu aspek fungsi pemerintah adalah melayani, membangun, memberdayakan. Ketika semua unsur terlaksana maka kita termasuk negara modern. Masing-masing memiliki prosedur-prosedur. Pada zaman dahulu layanan dengan prosedur tepat waktu dan tepat biaya ini tidak terlaksana dengan baik. Selain layanan administrasi ini terdapat layanan publik yang perlu menghadirkan hati oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sesuatu yg sudah kita raih ini tidak hanya dengan duduk berpangku tangan tetapi juga dengan berjuang, bagi yang sudah hijau dan yang masih kuning kontrol lagi agar naik jadi hijau, sehingga Babel bisa menjadi satu-satunya provinsi dengan zona hijau seluruhnya."
Safrizal juga mengungkapkan bahwa "Nilai inflasi turun satu poin 3.8 menjadi 2.65 dalam satu bulan ini. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat baik. Semua karena kerjasama semua pihak termasuk masyarakat yang tidak panik dalam menghadapi inflasi. Juga pihak-pihak yang menentramkan konsumen, dari pemerintah hingga para distributor barang. Mengantisipasi inflasi pun termasuk dalam layanan publik. Untuk bupati dan walikota, pelajari strategi dan komoditinya. Sudah saatnya untuk plan dan plant. Merencanakan tindakan dan menanam sendiri stok dan suplai kebutuhan kita. Nanti akan kita laksanakan menanam serentak se-Provinsi Babel."
Kepala DinsosPMD Babel Budi Utama menambahkan bahwa Pada tahun sebelumnya, DinsosPMD Babel meraih peringkat buncit untuk Penyelenggaraan Kepatuhan Pelayanan Publik ini, bahkan disebut-sebut yang mempengaruhi Babel hingga masuk ke zona kuning. Tentunya hal tersebut menjadi pecutan bagi DinsosPMD Babel untuk memperbaiki diri. Pada dasarnya, pelayanan yang dilaksanakan selama ini pun sudah baik namun belum teradministrasi dan terdokumentasikan dengan baik,. Hingga dengan kerja keras dan kerja sama yang baik antar pegawai di lingkungan DinsosPMD Babel membawa buah manis di tahun baru ini.
Penghargaan sebagai peringkat pertama PD yang melakukan Penyelenggaraan Kepatuhan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diterima langsung oleh Budi Utama, Kepala DinsosPMD Babel dengan wajah sumringah.
"Diharapkan pada tahun yang akan datang kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Babel, khususnya di DinsosPMD Babel semakin meningkat dan membawa kebaikan untuk masyarakat Babel," Ungkap Budi.
